Amerika Serikat tengah menghadapi salah satu krisis pemerintahan terparah dalam sejarah modernnya. Sejak awal Oktober 2025, kebuntuan antara Presiden Donald Trump dan Kongres AS dalam pembahasan anggaran federal menyebabkan terjadinya shutdown terpanjang sepanjang sejarah negeri itu. Dampaknya sangat luas lebih dari 600.000 pegawai federal terpaksa dirumahkan tanpa gaji, ratusan ribu lainnya tetap bekerja tanpa bayaran, sementara pelayanan publik terganggu di seluruh penjuru negeri.

Situasi ini membuat masyarakat Amerika geram. Tagar #ReturnOurTaxes viral di media sosial, mencerminkan tuntutan warga agar pajak yang telah mereka bayarkan dikembalikan karena pemerintah dianggap gagal menjalankan fungsinya. Banyak warga merasa kecewa karena meski rutin membayar pajak, mereka justru kehilangan akses terhadap layanan publik dasar, mulai dari administrasi, keamanan, hingga bantuan sosial.

Fenomena ini tidak hanya mengguncang perekonomian, tetapi juga mengancam kredibilitas politik Amerika di mata dunia. Shutdown berkepanjangan memperlihatkan bagaimana tarik ulur kekuasaan di Washington dapat berdampak langsung pada jutaan rakyat, dan memunculkan pertanyaan besar: apakah sistem politik Amerika masih mampu bekerja untuk rakyatnya sendiri?

Apa yang Terjadi dan Mengapa?

Shutdown kali ini bermula dari kebuntuan politik antara Partai Demokrat dan Republik terkait pendanaan program kesehatan (termasuk subsidi Asuransi Kesehatan – ACA) dan prioritas pengeluaran lainnya. Pemerintah berhenti menerima dan menjalankan sebagian besar aktivitas setelah anggaran tidak disetujui.

Menurut sejumlah lembaga pengamat seperti Congressional Budget Office (CBO):

• Sekitar 600.000 pegawai non-esensial diperkirakan dirumahkan tanpa gaji.
• Sekitar **650.000 hingga 750.000 pegawai yang dianggap “esensial” tetap bekerja tanpa gaji hingga ada alokasi anggaran baru.
• Shutdown telah melewati 35 hari dan terus berlanjut, sehingga masuk catatan sejarah sebagai yang terlama.

Dampak bagi Pegawai, Warga, dan Ekonomi

1. Pegawai Federal Terbebani
   • Banyak pegawai federal belum menerima gaji karena shutdown. Meskipun Castletoto sebuah undang-undang tahun 2019 (Government Employee Fair Treatment Act of 2019) menyatakan bahwa pegawai yang dirumahkan tetap berhak memperoleh gaji mundur (back-pay) setelah government reopen, pemerintah saat ini memberi sinyal bahwa pembayaran kembali itu tidak otomatis dan bergantung persetujuan kongres.
2. Warga dan Pembayar Pajak Merasa Dirugikan
   • Warga yang membayar pajak mulai mempertanyakan: jika pemerintah berhenti menjalankan fungsi normal dan pegawai tidak dibayar, bagaimana dengan layanan publik dan akuntabilitas pajak? Beberapa komunitas mendesak agar pajak yang sudah dibayarkan selama shutdown dikembalikan atau setidak-nya dikurangi beban.
3. Ekonomi Tertekan
   • Analisis menunjukkan: shutdown ini bisa memukul belanja konsumen (karena pegawai federal tidak punya pendapatan sementara), menghambat penerbitan data ekonomi, menunda proyek pemerintah, dan menimbulkan ketidakpastian bagi bisnis yang bergantung pada sektor publik.
4. Layanan Publik Terganggu
   • Layanan‐layanan yang “tidak penting” secara operasional sebagian besar berhenti—misalnya sebagian besar unit perizinan, pengumpulan data, petugas non-esensial. Masih ada petugas keamanan, lalu lintas udara, dan militer yang tetap bekerja, namun tanpa kepastian gaji.

Sorotan Utama yang Perlu Diwaspadai

• Meski undang-undang mengamanatkan back‐pay, pemerintah menunjukkan perubahan kebijakan yang bisa membuat pegawai tetap “merugi” jika shutdown terlalu lama.
• Shutdown terus berlangsung hingga hari ke > 35, menciptakan preseden baru dalam sejarah AS.
• Dengan banyak pegawai tanpa gaji dan beban pada perekonomian, tekanan politik semakin besar untuk segera menemukan jalan keluar.
• Konsekuensi jangka panjang bisa meliputi rusaknya kepercayaan publik kepada institusi pemerintah dan lemahnya dukungan sosial maupun ekonomi.

Kesimpulan

Shutdown pemerintah federal AS yang berlangsung sejak Oktober 2025 menimbulkan krisis nyata: ratusan ribu pegawai dirumahkan atau bekerja tanpa gaji, layanan publik banyak yang terganggu, dan beban ekonomi mulai terasa nyata. Meskipun undang‐undang menetapkan bahwa pegawai federal dirumahkan tetap berhak dibayar kembali, ketidakpastian semakin meningkat karena kebijakan pemerintah yang berubah. Para pembayar pajak dan warga negara pun mempertanyakan keadilan dan tanggung jawab pemerintah dalam kondisi ini.

Jika tak segera diselesaikan, dampak dari shutdown ini bisa bertahan lebih lama: kepercayaan publik menurun, layanan publik melemah, dan perekonomian nasional tertekan. Shutdown ini bukan sekadar soal politik anggaran ini soal fungsi pemerintahan, hak‐hak pekerja, dan kesejahteraan warga biasa yang bergantung pada negara.