Era revolusi keuangan digital semakin nyata di Indonesia. Bank Indonesia (BI) saat ini tengah bergerak cepat dengan proyek pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC) yang dikenal sebagai Rupiah Digital, menandakan transformasi sistem pembayaran nasional ke arah yang lebih modern, inklusif, dan efisien.

Term “stablecoin” sering muncul dalam diskusi ini karena kemiripannya: mata uang digital yang nilainya dipatok terhadap mata uang fiat (misalnya Rupiah). Meskipun BI menegaskan bahwa Rupiah Digital bukanlah aset kripto biasa atau stablecoin swasta, inisiatif ini tetap menunjukkan bahwa Indonesia bersiap menyambut era baru keuangan digital.

Artikel ini akan membedah secara komprehensif:

1. Apa itu inisiatif yang dilakukan BI dan bagaimana konteks “stablecoin” muncul di sana.
2. Manfaat dan potensi yang bisa dihadirkan untuk sistem keuangan nasional.
3. Tantangan dan hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.
4. Dampak bagi masyarakat, bisnis, dan ekosistem keuangan Indonesia.

BI dan Inisiatif Rupiah Digital: Antara CBDC dan Stablecoin

Apa yang dilakukan BI?

• BI meluncurkan proyek bernama Proyek Garuda yang memayungi pengembangan Rupiah Digital sebagai bagian dari transformasi sistem pembayaran Indonesia.
• Tahapan yang telah dilakukan: publikasi white paper (30 Nov 2022) yang memaparkan arsitektur high-level Rupiah Digital.
• BI telah menyelesaikan Proof of Concept (PoC) tahap wholesale (wholesale CBDC) yang menguji penerbitan, transfer, dan pemusnahan dana digital menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) sebagai bagian dari tahapan “Immediate State”.

Apakah ini stablecoin?

• Dalam arti teknis, “stablecoin” biasanya adalah aset digital yang diterbitkan oleh Castletoto entitas swasta dan nilainya dipatok terhadap mata uang fiat atau aset lain. Misalnya, terdapat Rupiah Token (IDRT) stablecoin yang nilainya dimaksudkan 1:1 terhadap Rupiah.
• Namun BI menegaskan bahwa Rupiah Digital bukanlah aset kripto atau stablecoin swasta. Ia adalah kewajiban langsung BI, berbentuk digital dari Rupiah, dengan nilai yang tidak fluktuatif terhadap Rupiah fisik.
• Jadi, meskipun ada kemiripan konsep (mata uang digital yang stabil dan berbasis blockchain), status dan fungsi Rupiah Digital berbeda dari stablecoin pada umumnya.

Manfaat Utama untuk Sistem Keuangan Nasional

Implementasi Rupiah Digital membawa sejumlah potensi manfaat yang signifikan bagi ekonomi dan keuangan Indonesia:

a) Peningkatan efisiensi sistem pembayaran

Dengan teknologi digital ledger, transaksi bisa jadi lebih cepat, transparan, dan berbiaya lebih rendah. Automasi penerbitan, transfer, dan settlement bisa memangkas hambatan tradisional.

b) Inklusi keuangan

Indonesia masih memiliki sejumlah warga yang belum terlayani bank secara penuh. Rupiah Digital dapat membantu menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau sulit mengakses layanan keuangan tradisional.

c) Penguatan kedaulatan mata uang

Dengan sistem digital yang dikontrol oleh bank sentral, BI memperkuat posisi Rupiah dan sistem pembayaran nasional agar tak terlalu tergantung pada aset asing atau mekanisme pembayaran luar negeri yang mahal dan lambat.

d) Memfasilitasi transaksi lintas-batas dan perdagangan digital

Meskipun masih dalam tahap awal, teknologi ini berpotensi membuat pembayaran ekspor-impor, remitansi pekerja migran, dan transaksi digital antar negara menjadi lebih efisien.

e) Keamanan dan transparansi

Karena BI yang menerbitkan dan mengontrol, serta melalui teknologi yang diuji PoC, risiko penipuan atau manipulasi sistem bisa ditekan dengan kombinasi regulasi dan teknologi.

Tantangan dan Hambatan yang Perlu Diantisipasi

Walau banyak manfaatnya, jalan menuju implementasi penuh Rupiah Digital tidaklah tanpa tantangan:

a) Regulasi dan kerangka hukum

Meskipun UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengakui uang digital sebagai bentuk Rupiah. Meski demikian, regulasi terperinci terkait operasional, privasi, interoperabilitas, dan keamanan masih harus diperkuat.

b) Teknologi dan integrasi sistem

Pemilihan platform DLT, memastikan skalabilitas, interoperabilitas dengan sistem pembayaran yang ada, dan keamanan dari serangan siber merupakan hal yang diuji dalam PoC.

c) Persepsi masyarakat dan adopsi

Masyarakat harus diyakinkan bahwa uang digital ini aman, bukan bagian dari aset spekulatif, dan memiliki perlindungan yang jelas. Kurangnya literasi digital dan kekhawatiran privasi bisa jadi penghambat.

d) Hubungan dengan stablecoin swasta dan aset kripto

Karena stablecoin dan aset kripto regulasi-nya masih terbatas dan tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran sah (UU Mata Uang menetapkan Rupiah sebagai satu‐satunya legal tender di Indonesia). Integrasi atau persaingan dengan stablecoin swasta perlu dikelola hati-hati.

e) Dampak ke sistem perbankan dan keuangan

Skema full digital bisa mengubah aliran dana, model bisnis bank, dan sistem likuiditas. Perlu mitigasi agar sistem keuangan tetap stabil.

Dampak bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Bagaimana perubahan ini akan terasa oleh masyarakat umum dan pelaku bisnis?

Untuk masyarakat:

• Transaksi sehari-hari bisa menjadi lebih mudah, cepat, dan murah.
• Pekerja luar negeri dan remitansi bisa mendapatkan alternatif transaksi yang lebih efisien menggunakan uang digital.
• Keterlibatan dalam ekonomi digital makin mudah, termasuk ekonomi gig dan e-commerce.

Untuk pelaku usaha & startup fintech:

• Peluang baru dalam pembayaran digital, wallet, integrasi blockchain, dan layanan keuangan modern.
• Peningkatan daya saing global bagi UMKM yang bisa bertransaksi lintas negara dengan lebih murah.
• Namun juga ada persaingan baru dan kebutuhan adaptasi teknologi serta regulasi.

Untuk sistem keuangan dan negara:

• BI memperoleh alat baru dalam kebijakan moneter dan sistem pembayaran.
• Pemantauan dan pengaturan arus dana menjadi lebih efektif.
• Potensi meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat inovasi fintech regional.

Kesimpulan: Langkah Besar Menuju Masa Depan

Inisiatif Bank Indonesia dalam peluncuran dan pengembangan Rupiah Digital bukan hanya soal “uang digital” semata ini adalah transisi strategis menuju sistem keuangan yang lebih modern, efisien, inklusif, dan aman. Dengan pengakuan regulasi, teknologi yang diuji, dan kerangka kebijakan yang sedang dibangun, Indonesia mengambil posisi di garis depan transformasi digital keuangan nasional.

Meski bukan “stablecoin” dalam arti konvensional, namun konsepnya berdekatan: mata uang digital yang stabil nilainya, dikelola bank sentral, dan didesain untuk melayani masyarakat luas, bukan spekulasi. Sekali implementasi berjalan, dampaknya bisa sangat luas: mempermudah pembayaran, memperluas inklusi keuangan, memperkuat Rupiah dan sistem pembayaran nasional, serta membuka peluang baru bagi pelaku ekonomi digital.

Tantangan masih ada regulasi, teknologi, adopsi tetapi dengan langkah yang tepat dan konsisten, Indonesia bisa menjadi contoh sukses evolusi keuangan digital di kawasan Asia Tenggara. Waktunya untuk bersiap: era keuangan digital nasional telah tiba.